Kami mengundang anda untuk mengikuti polling, yang kami buka dari tanggal 18-07-2018 jam 12.00 wita sampai dengan tanggal 20-07-2018 jam 12.00 wita. Polling kami laksanakan melalui website dan halaman facebook BKD Prov. Kaltim.

Menurut Anda Siapa Yang Pantas Menjadi Sekda Prov. Kaltim ?
 
Home Berita dan Artikel Berita Prov

Berita Prov

Proyek Kaltim Diminati Investor USA

Berharap Dikompensasi Batu Bara

SAMARINDA. Beberapa proyek besar di Kaltim terus diminati investor dari luar, tidak hanya Indonesia, tetapi juga luar negeri. Kali ini adalah Global First Financial Partners Inc, asal New Jersey USA yang berminat dengan proyek pembangunan Jembatan Pulau Balang, free way, Pelabuhan Maloy, termasuk rencana perluasan Bandara Sepinggan Balikpapan.

Baca selengkapnya...

 

Distamben Sulit Mengawasi KP

Dukung Menhut Tertibkan Tambang Ilegal

SAMARINDA  –  Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim menyangsikan pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang menyebut kuasa pertambangan (KP) yang disinyalir ilegal di Kaltim mencapai 1.764 KP dari 1.800 yang diterbitkan bupati dan wali kota. Sebab berdasarkan data hingga awal 2010, Distamben hanya menerima laporan sekitar 1.178 hingga maksimal 1.210 KP yang diterbitkan kepala daerah di kabupaten/kota.

”Saya tidak tahu jumlah itu. Setahu kami, KP yang ada di Kaltim sekitar 1.210 saja,” kata Kepala Distamben Kaltim Amrullah kepada Kaltim Post, kemarin (10/2).

Selain jumlah KP, Amrullah juga kurang sependapat apabila ribuan KP itu dinyatakan ilegal. Karena tidak semua KP yang dikeluarkan bupati dan wali kota memiliki potensi kehutanan yang aturannya mengharuskan ada izin pinjam pakai kawasan hutan dari Departemen Kehutanan (Dephut). Seperti di Areal Penggunaan Lain (APL) atau di luar kawasan hutan.

Lagi pula penerbitan KP itu sudah berlangsung sejak 2001, ketika pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah. ”Yang ada potensi hutannya saja yang harus izin pinjam pakai kawasan hutan. Jika tidak, kan tidak perlu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menhut Zulkifli Hasan menyebutkan dari 1.800 KP yang diterbitkan oleh bupati dan wali kota di Kaltim, hanya 36 KP yang memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Sisanya sekitar 1.764 KP disinyalir ilegal. Ditegaskan Menhut, jika penambangan dilakukan di kawasan hutan dan tidak ada izin pinjam pakai, maka tindakan tersebut termasuk pidana kehutanan.

Hingga kini, kata Menhut, Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan 516 izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 468.001 hektare di seluruh Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan perusahaan telah diberi sanksi sesuai tindakan yang dilakukan, seperti penghentian izin bagi 23 perusahaan, peringatan kepada 8 perusahaan, penundaan proses kepada 9 perusahaan, dan penolakan pemberian izin kepada 51 perusahaan.

”Kami tegaskan, Kementerian Kehutanan tidak pernah mengeluarkan izin pinjam pakai untuk kawasan hutan konservasi. Untuk penindakan tambang ilegal di kawasan hutan, kami sudah bekerja sama dengan Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan,” jelasnya.

Terkait komitmen pemerintah pusat untuk memberantas kegiatan tambang ilegal, sejak dahulu sudah dilakukan Distamben Kaltim. Meski begitu, Amrullah tak memungkiri semangat kabupaten/kota di Kaltim menerbitkan izin KP yang terkesan jor-joran berawal dari munculnya UU 22/1999 tentang Otonomi Daerah. Ditambah lagi terbitnya PP 75/2001 pengganti PP 31/1969 tetang pelaksanaan UU Pertambangan No. 11/1967, yang memberi kewenangan luas kepada bupati dan wali kota dalam pengeluarkan izin KP.

Dampaknya pun signifikan. Kepala daerah kata dia, ”berlomba-lomba” menerbitkan izin KP, hingga Distamben Kaltim bahkan gubernur terkadang diabaikan. Karena itu, pihaknya mengaku kesulitan mengawasi operasional maupun kegiatan pertambangan KP-KP tersebut. Sebab kewenangan dan pembinaan berada di tingkat kabupaten/kota. Meurut dia, Pemerintah Provinsi baru dilibatkan apabila izin KP itu terkait lintas daerah. Misalnya, ada sebuah KP yang masuk kawasan Samarinda-Kutai Kartanegara.    

Selama bergabung di Distamben Kaltim sejak awal 90-an hingga memimpin instansi itu, Amrullah mengaku gubernur tidak pernah mengeluarkan izin KP karena kewenangan berada di daerah masing-masing. ”Karena kewenangan itu ada pada bupati dan wali kota, sehingga gubernur tidak pada posisi pengeluarkan KP,” ujarnya didampingi Kasi Teknis dan Pembinaan Pertambangan Distamben Kaltim Azwar Busra.

Karena itu, wajar apabila Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak kerap ”meneriaki” kepala daerah di Kaltim untuk tidak lagi mengeluarkan KP –kini Izin Usaha Pertambangan/IUP. Karena berdasarkan pengamatan Gubernur, sejumlah KP dinilainya bermasalah. “Bupati dan wali kota yang menerbitkan izin tambang harus kompak untuk menyetop semua yang bermasalah. Kalau ada yang jelas-jelas merusak lingkungan, beraktivitas di hutan lindung, segera cabut izinnya,” pinta Gubernur.

Berbeda dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B). Menurut Amrullah, meski izinnya dikeluarkan oleh pusat, namun tanggung jawab dan kewajiban perusahaan sebelum maupun sesudah beroperasi wajib dijalankan. Misalnya, PKB2B sebelum beroperasi harus mempresentasikan Rencana Kerja Tahunan Teknik Lingkungan (RKTTL) dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) di hadapan instansi terkait di tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga departemen di pusat.

“Biasanya, pada presentasi ini ada saja yang tidak diterima. Jadi harus direvisi kembali sampai bisa diterima. Mungkin besaran biaya reklamasi atau komitmen comdev (community development). Jadi, PKB2B ini harus ‘kelahi’ dulu di pusat baru bisa beroperasi,” tutur Amrullah.

Bahkan sebelum melakukan kegiatan, lanjut dia, PKB2B juga diharuskan presentasi terhadap program pascatambangnya. Jika semua departemen terkait di pusat menilai bahwa PKB2B ini layak menambang, baru bisa melangkah ke tahap berikutnya. “Itulah bedanya KP dengan PKB2B. Kalau PKB2B itu sangat jelas program reklamasi dan comdev-nya,” pungkasnya.

Ia menduga, 36 KP yang mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan seperti yang dilansir Menhut, semuanya berstatus PKB2B. Sebab di Kaltim ada 31 PKB2B dan 22 di antaranya telah berproduksi. Bukti bahwa PKB2B itu taat aturan kata dia, contohnya PT Kontika Selabu Mining yang memiliki konsesi tambang batu bara seluas 17.550 hektare di Kukar. Perusahaan ini sejak setahun lalu mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan ke Dephut. Namun hingga Menhut berganti dari MS Ka’ban ke Zulkifli, izin itu tak kunjung keluar. ”Tapi perusahaan itu tetap menjalankan prosedur yang berlaku,” imbuhnya.

Disinggung siapa yang paling berwenang atas kontrol KP di kawasan hutan, Amrullah menjawab bahwa domainnya berada di Dinas Kehutanan (Dishut) kabupaten/kota, provinsi, serta Dephut. Untuk mengetahui apakah suatu KP itu berada di kawasan hutan atau tidak, hanya Dishut yang bisa memastikan. ”Mereka (Dishut, Red) yang paling berwenang,” ucapnya. (ibr)Sumber : kaltimpost.co.id, 11-02-2010
 

Maksimalkan Penggunaan Mahulu

Pemprov Turun Bersama KSA, Hitung Kerugian Jembatan Mahakam

SAMARINDA. Setelah Jembatan Mahakam ditabrak ponton RMA 352 Batam yang tengah ditarik KM Kumala milik PT PT Kartika Samudra Adijaya (KSA), Sabtu (23/1), Pemprov mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih parah lagi. Ini termasuk kemungkinan jembatan itu roboh.

Salah satunya adalah lebih memaksimalkan penggunaan Jembatan Mahkota Ulu (Mahulu), sehingga beban yang ada di Jembatan Mahakam bisa dikurangi. Memang masih ada kendala terkait penggunaan Jembatan Mahulu, terutama terkait akses jalan menuju Jembatan Mahulu yang belum maksimal dibangun.

Baca selengkapnya...

 

Pemprov dan Dewan Harus Sinergi Tuntut Hak Ke Pusat


KETUA Komisi I DPRD Kaltim Hj Puji Astuti mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan DPRD Kaltim serta semua elemen masyarakat di Kaltim harus bersinergi menuntut kepada pusat agar memberikan semua hak kepada daerah tanpa terkecuali.

Baca selengkapnya...

 

Kaltim Merasa ''Dirampok'' Pusat

Lagi, Provinsi Penghasil Migas Perjuangkan Dana Bagi Hasil

JAKARTA   –   Pemerintah Pusat dinilai tidak pernah adil dalam pembagian dana perimbangan dan dana bagi hasil (DBH) ke provinsi penghasil migas, termasuk Kaltim. Karena itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, Kaltim menuntut pembagian yang lebih adil bagi daerah.

“Dana yang kita serahkan ke pusat itu sangat besar. Namun dana yang kembali tidak seimbang. Ini sama saja kekayaan kita dirampok dan masyarakat tidak merasakan kekayaan yang dimiliki bumi Kaltim,” tegas Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak setelah RDP di Gedung DPR Senayan, Kamis (4/2) kemarin, yang digelar sejak pukul 10.00 WIB hingga 13.30 WIB dan dipimpin Tamsil Linrung.

Bukan hanya Kaltim. Hadir pula enam provinsi penghasil migas di Indonesia, seperti Pemprov Riau, Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Maluku, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Selatan, dan Pemprov Sumatera Selatan.

Menurut ketujuh pemprov, selama ini pembagian dana perimbangan dan DBH belum berdasarkan asas keadilan bagi daerah penghasil devisa terbesar bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari persentase dana yang kembali ke daerah penghasil, tidak sebanding dengan dana yang diserahkan ke Pemerintah Pusat.

Menilik kasus di Kaltim, Awang Faroek mengatakan, pada tahun 2008, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim sebesar Rp 315,2 triliun. Namun pada tahun 2009, hanya mendapatkan dana perimbangan sebesar Rp 7,14 triliun.

Selain itu, DBH bukan pajak dari sektor pertambangan umum, terutama PKP2B, pemerintah daerah hanya menerima 6 persen, sedangkan 7,5 persen dikelola oleh pemerintah pusat. Parahnya lagi, pemerintah pusat tidak pernah melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.

"Seyogianya, dana rehabilitasi itu diambil dari dana pengembangan tersebut. Berdasarkan perhitungan kami, sejak tahun 2001 hingga 2009, dana rehabilitasi yang seharusnya diserahkan ke daerah itu sebesar Rp 14,6 triliun," terangnya.

Awang juga meminta Banggar DPR RI mengupayakan dana penerimaan migas yang masih tertahan di pemerintah pusat sebesar Rp 2,67 triliun segera dikucurkan. "Tahun ini, Menteri Keuangan akan menyalurkan Rp 657,7 miliar. Masih kurang Rp 2,02 triliun. Kami minta hak kami ini segera dikucurkan pemerintah pusat seluruhnya," tegasnya.

Bahkan Pemprov Kaltim sudah 4 kali menyurati Presiden RI dan Departemen Keuangan, namun hingga kini belum ada tanggapan. ”Penundaan penyaluran ini merupakan tindakan semena-mena Pemeritah Pusat yang tidak konsekuen dan konsisten dalam pelaksanaan peraturan dan ketentuan,” tegasnya.

Didampingi 14 bupati dan wali kota se-Kaltim, mereka sepakat menyatakan kekayaan alam Kaltim selama ini habis dieksploitasi, namun yang kembali ke daerah penghasil, hanya sebagian kecil. Mengacu pada PDRB Kaltim terhadap PDB nasional tahun 2008 sebesar Rp 315,22 triliun, tetapi dana yang kembali ke Pemprov Kaltim serta 14 kabupaten dan kota di Kaltim hanya sebesar Rp 17,83 triliun atau 5,65 persen.

Tak hanya memperjuangkan penyaluran dana yang tepat waktu, Kaltim juga meminta pemerintah pusat lebih adil dalam pembagian DBH menyesuaikan dengan besaran dana yang diserahkan ke pemerintah pusat. ”Masyarakat kami juga ingin merasakan kekayaan provinsi mereka. Kaltim dan Riau hanya dikenal sebagai provinsi kaya SDA. Namun tenaga listrik saja masih byarpet (sering padam, Red),” tegas Awang.

LAGU LAMA

Sementara itu, Ketua RDP Banggar DPR-RI Tamsil Linrung menyatakan, Banggar akan merumuskan keinginan ketujuh provinsi yang hadir dalam RDP sebelum melakukan pembahasan anggaran APBN-P. “Melihat jadwal yang kami susun, kemungkinan akhir April sudah selesai pembahasan APBN-P ini. Kami harapkan semua keinginan akan tertampung,” terangnya.

Mengenai selisih perhitungan yang dilakukan Pemprov dan Departemen Keuangan, Tamsil meminta seluruh provinsi untuk membuat laporan tertulis ke Banggar, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pihaknya untuk menyusun anggaran dan mendesak pemerintah pusat untuk melakukan pembayaran. ”Kami meminta pemerintah pusat jangan hanya buru-buru bayar utang luar negeri saja, namun membiarkan daerah tidak memiliki dana pembangunan,” terangnya.

Sedangkan politikus PDIP Trimedya Panjaitan menyatakan, tuntutan pemerintah daerah untuk menambah anggaran merupakan lagu lama. Tetapi hak itu tidak sebanding dengan banyaknya kepala daerah yang terkena kasus hukum usai memimpin. ”Ketika sudah dibantu, banyak kepala daerah yang dijerat kasus hukum. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah daerah bisa tenang menjalankan wewenangnya tanpa takut terjerat kasus hukum. Ini yang harus diperjelas,” terangnya.

Pihaknya juga memastikan akan memanggil Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Hukum dan HAM untuk memperjelas status hukum pengelolaan dan penggunaan anggaran. ”Batasan hukum ini harus jelas,” tegasnya.

DUKUNG PEMPROV

Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota DPR-RI asal Kaltim, serempak mengatakan akan mendukung perjuangan Pemprov Kaltim untuk mendapatkan keadilan dalam pembagian dana perimbangan dan DBH.

Mahyudin, anggota DPR-RI dari Partai Golkar mengatakan, sebagai seseorang yang berada dalam unsur pimpinan partai, dirinya bisa meminta anggota DPR-RI dari Partai Golkar untuk mendukung perjuangan Pemprov Kaltim tersebut. ”Meski hubungan DPR dengan Departemen Keuangan kurang baik, namun kami akan upayakan. Kami hanya meminta data dari Pemprov Kaltim, sehingga perjuangan tidak akan sia-sia,” terangnya.

Sedangkan Anggota DPD-RI Bambang Susilo kepada media ini menyebutkan, DPD memiliki wewenang mempertanyakan ke Pemerintah Pusat alasan pembagian dana perimbangan dan DBH yang kecil terhadap Kaltim, padahal dana yang diserahkan ke pusat mencapai angka Rp 315,2 triliun.

”Kita ini kurang gereget saja. Jangan sampai tahun ini terulang. Apalagi kami (Pemprov, anggota DPR-RI, dan anggota DPD-RI, Red) telah melakukan pertemuan penyamaan visi dan misi. Jangan sampai kita selesai ini diam saja. Perjuangan harus diteruskan,” terangnya.

Sedangkan seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam rapat penyamaan visi dan misi, Jafar mengatakan, saat ini sudah saatnya Kaltim mendapatkan hak yang layak. Kalau memang diperlukan, Kaltim bisa memberikan ancaman bagi pemerintah pusat.

”Zaman Gubernur Suwarna, kita pernah mengancam pemerintah pusat, termasuk memerdekakan diri. Akhirnya pemerintah pusat segera mengesahkan undang undang otonomi daerah. Kini, kenapa kita tidak bisa menyamakan satu opini demi keadilan,” tegasnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI selama 30 tahun ini juga menyebutkan, Kaltim harus tegas dalam memperjuangkan haknya tersebut. Jangan hanya panas sesaat, lalu menghilang kembali. ”Kita dahulu pernah meminta 20 triliun demi percepatan pembangunan. Kenapa kita tidak lakukan saat ini lagi,” tegasnya. (ak)  kaltimpost.co.id, 06-02-2010
 
Artikel Lainnya...
Kalender Agenda
previous month July 2018 next month
M T W T F S S
week 26 1
week 27 2 3 4 5 6 7 8
week 28 9 10 11 12 13 14 15
week 29 16 17 18 19 20 21 22
week 30 23 24 25 26 27 28 29
week 31 30 31
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra