Ujian Dinas PNS di Lingkungan Pemprov Kaltim
Senin, 28 Januari 2019
Samarinda, Kaltim : Berdasarkan Keputusan Kepala BKN No. 12/2002 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 99/2000 tentang kenaikan pangkat PNS... Baca selengkapnya...
150 PNS Pemprov Kaltim Terima SLKS Pada Momentum Istimewa
Kamis, 10 Januari 2019
Dan Penghargaan PPT Pratama Purna Tugas Samarinda, Kaltim : Dalam waktu yang bersamaan, hari ini Senin 10 Januari 2019, Provinsi Kaltim telah... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Jabatan Fungsional Pemprov Kaltim
Jumat, 04 Januari 2019
  Samarinda, Kaltim : Bertempat di Kantor BKD Kaltim dilaksanakan upacara pengambilan sumpah janji dan pelantikan PNS Pejabat Fungsional di... Baca selengkapnya...
Pengukuran PNS Pemprov Kaltim
Senin, 31 Desember 2018
  Samarinda, Kaltim : BKD Provinsi Kaltim melaksanakan pengukuran bagi PNS dilingkungan Pemprov Kaltim, pengukuran menggunakan metode Minnesota... Baca selengkapnya...
Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-KGB di Lingkungan Pemprov Kaltim
Kamis, 20 Desember 2018
  Samarinda, Kaltim : Bertempat di gedung Assessment Center Pemprov Kaltim dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan aplikasi e-Kenaikan Gaji... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Pendaftaran PPPK Tahap I Mulai 10 Februari
Selasa, 12 Pebruari 2019
  Menteri PANRB Syafruddin memberikan keterangan kepada wartawan mengenai seleksi PPPK di Jakarta, Jumat (08/02). JAKARTA - Menteri... Baca selengkapnya...
Seleksi P3K Terdiri dari Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi
Selasa, 12 Pebruari 2019
  Palembang-Humas BKN, Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN, Julia Leli Kurniatri menyampaikan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan... Baca selengkapnya...
Sejumlah Posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Tidak Dapat Diisi Oleh P3K
Senin, 11 Pebruari 2019
  Jakarta-Humas BKN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berhak mendapatkan pengembangan kompetensi dan wajib mematuhi kedisiplinan... Baca selengkapnya...
Sebanyak 8.035 NIP CPNS TA 2018 Telah Ditetapkan
Senin, 28 Januari 2019
Jakarta-Humas BKN, Pusat Pengolahan Data SSCN BKN per Kamis, 24 Januari 2019 pukul 15.01 WIB mencatat sebanyak 8.035 peserta yang lolos seleksi CPNS... Baca selengkapnya...
JPT dapat Diisi PPPK
Senin, 28 Januari 2019
  Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, dalam acara Konsultasi Publik Pengisian JPT dan JF oleh PPPK di Lingkungan... Baca selengkapnya...

60 Persen Data Honorer Dimanipulasi


Hasil Verifikasi dan Validasi Tahap Satu

JAKARTA--Sesuai prediksi, data tenaga honorer ternyata banyak yang dimanipulasi. Hasil verifikasi dan validasi data honorer tertinggal untuk kategori yang dibiayai APBN/APBD, menunjukkan hanya 40 persen saja yang datanya benar. Selebihnya merupakan data-data hasil manipulasi. Ini merupakan hasi verifikasi dan validasi tahap pertama di wilayah Jawa, sebagian Sumatera, Aceh, dan Jogjakarta.

"Data yang diperoleh tim, ada 60 persen jumlah honorer yang dimark-up. Paling tidak ini bisa dijadikan gambaran kalau jumlah honorer tertinggal sebenarnya sedikit. Namun entah karena daerah ingin coba-coba maka ditambah-tambahin," kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho yang ditemui di kantornya, Rabu (27/10).

Wilayah-wilayah yang diverifikasi di tahap pertama ini, menurut Ramli, mengoleksi tenaga honorer yang lebih banyak dibanding di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Untuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan, tim telah melakukan pendataan sejak 25 Oktober dan berakhir 3 November mendatang.

"Kami yakin banyak daerah yang berpikir bisa meloloskan honorer ilegal dalam verifikasi data ini. Namun mereka lupa, pusat juga tidak sebodoh itu. Yang masuk data base hanya yang benar-benar sesuai kriteria. Yang tidak lolos, kita kembalikan ke BKD masing-masing," bebernya.

Untuk diketahui dalam jadwal kunjungan tim pada 11 Oktober, daerah yang dikunjungi adalah Provinsi Jatim dengan 38 kabupaten/kota, Jabar plus 27 kabupaten/kota, Banten dengan delapan kabupaten/kota, Yogyakarta dengan lima kabupaten/kota, Jateng dengan 35 kabupaten/kota. Untuk wilayah Sumatera yang pernah dikunjungi adalah Provinsi Sumsel dengan delapan kabupaten/kota, Riau dengan 10 kabuaten/kota, Sumbar dengan 17 kabupaten/kota, dan Aceh dengan 22 kabupaten/kota.

Dari masing-masing daerah ada perbedaan lamanya verifikasi dan validasi. Misalnya Kota Bekasi waktu verifikasinya mulai 11 sampai 20 Oktober. Sedangkan Cimahi sejak 11-15 Oktober. (esy/jpnn) Sumber : jpnn.com, 28-10-2010
 

Gamawan Perketat Izin Plesiran Pejabat Daerah


JAKARTA - Maraknya para pejabat eksekutif maupun legislatif di daerah yang melancong ke luar negeri memaksa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengambil sikap. Rencananya, Mendagri akan memperketat izin untuk kunjungan ke luar negeri bagi pejabat daerah. Selain itu, Mendagri juga akan mengeluarkan Surat Edaran guna mempersempit alokasi dana studi banding dalam penyusunan RAPBD.

Berbicara pada acara dialog bulanan dengan Forum wartawan kementrian Dalam Negeri, Rabu (27/10), Mendagri mengatakan, selama ini selain kunjungan pejabat daerah keluar nageri memakan banyak biaya, hasilnya pun masih dipertanyakan. Ia mencontohkan rencana 9 anggota DPRD Sumatera Barat yang hendak bertolak ke Italia dengan alasan untuk memasarkan kopo. “Apa kepentingannya kunjungan ke Italia itu  untuk Sumbar" Kopi apa yang akan mereka promsikan di sana, sementara biaya untuk ke sana hingga Rp 500 juta," kata Mendagri.

Lebih lanjut Mendagri juga menyinggung kepala daerah yang minta izin ke luar negeri hanya untuk hal-hal sepele seperti ikut seminar. Padahal, belum tentu kunjungan dan seminar itu bermanfaat bagi daerah yan dipimpin. "Bahkan ada gubernur yang saat itu daerahnya dilanda gempa, tetapi malah ada di luar negeri," ucapnya.

Karenanya, Mendagri memperketat pemberian izin. "Ada seorang gubernur yang kemarin minta izin ke luar negeri. Yang memberi izin adalah presiden. Tetapi karena sudah terlalu sering ke luar negeri, di rekomendasi saya tulis gubernur ini sudah bolak-balik ke luar negeri tapi kita belum tahu hasilnya," ungkapnya.

Selain itu, Mendagri akan mengunci keinginan para pejabat daerah berkunjung ke luar negeri yang dibiayai uang negara itu melalui penyusunan APBD. "Kita akan siasati saat penyusunan anggarannya," tambahnya.

Diakuinya, selama ini tidak ada sanksi tegas terhadap pejabat daerah yang tetap berkunjung ke luar negeri sekalipun tidak ada izin dari Kementrian Dalam negeri. "Jadi selagi anggaran masih disusun, kita perkecil ruang untuk alokasi anggaran studi banding. Draf surat edarannya sudah ada. Mungkin dua minggu lagi kita kirim ke semua daerah," tandasnya.

Pada kesempatan sama Mendagri juga mengingatkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta semua kementerian melakukan penghematan dengan memangkas anggaran yang memunculkan pemborosan. Demikian pula untuk penggunaan anggaran di daerah, Mendagri mengatakan bahwa pihaknya tengah merumuskan sistem dan mekanisme untuk menekan pemborosan APBD.

Hanya saja diakuinya, evaluasi Kementrian Dalam Negeri terhadap APBD memang tidak sampai pada substansi karena hanya menilai kesesuaian APBD dengan aturan yang lebih tinggi. "Tapi kini evaluasi itu juga ada hal yang harus dipertimbangan, yakni capaian kinerja daerah, dan pertanggungjawaban hukumnya harus dipertimbangkan,” pungkasnya.(ara/jpnn) Sumber : jpnn.com, 28-10-2010
 

Lima Eselon II Bakal Berganti

Dua di Antaranya karena Ikut Pilkada

SAMARINDA – Mutasi di lingkungan Pemprov. Kaltim tinggal menunggu waktu. Beberapa posisi dipastikan bakal bergeser. Khususnya pejabat yang ada di eselon II. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Irianto Lambrie menyebutkan, ada beberapa pejabat eselon II yang akan bergeser. “Ada yang karena masuk masa pensiun, ada juga karena mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah,” katanya.

Khusus untuk eselon II, setidaknya ada lima posisi yang bakal berubah. Yakni, Asisten I, dua orang Staf Ahli Gubernur, Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD), dan Kepala Badan Arsip.

Tiga Pejabat yang masuk masa pensiun adalah Asisten I, seorang staf ahli Gubernur, dan Kepala Badan Arsip.

Sementara yang bakal maju suksesi pilkada di level kabupaten/kota adalah Kepala BPPMD Nusyirwan Ismail. Nusyirwan sudah mengajukan cuti untuk mengikuti Pilkada Samarinda mendampingi calon wali kota Syaharie Jaang. Saat ini Kepala BPPMD Kaltim sementara dipegang oleh Asisten II M. Sa’bani.

Sementara Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Yansen akan digantikan posisinya karena berencana maju sebagai kandidat kepala daerah di Malinau.
Disinggung soal waktu pelaksanaan mutasi, Irianto belum bisa memberi gambaran. Karena, kata dia, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Selain posisi eselon II, pada mutasi kali ini juga akan ada pergeseran posisi pada jabatan eselon III dan IV. Total berapa jumlahnya. Irianto juga belum bisa memastikan.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pernah menyebutkan, mutasi di lingkungan Pemprov kembali akan di gelar usai Lebaran.

“Saya sudah suruh Baperjakat untuk melakukan inventarisasi para pejabat yang akan diganti (di-rolling),” katanya, beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan saat itu, Awang juga memastikan, dalam seleksi yang dilakukan terhadap para pejabat di level Baperjakat, semua berlangsung dengan mekanisme sangat ketat.

Proses seleksi, jelas dia, tak hanya bergantung pada Gubernur. Karena, semuanya harus melalui pembahasan mendalam oleh Baperjakat. Posisi Gubernur, menurutnya, hanya sebagai “palu” terakhir untuk menentukan.

Seleksi yang dilakukan, diantaranya perhitungan masa kerja, pengalaman, jenjang pendidikan, pelatihan, prestasi, dan integritas.

Mutasi yang akan digelar ini adalah yang kedua, setelah perputaran posisi besar-besaran pada 24 Mei lalu. Saat itu, ada 383 pegawai negeri sipil (PNS) pada eselon II, III dan IV yang berganti posisi. Yakni, masing-masing satu orang dari eselon II A dan II B, 125 orang eselon III A, dan 256 orang eselon IV A. (far)

Sumber : Kaltim Post, 01/10/2010
 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month February 2019 next month
M T W T F S S
week 5 1 2 3
week 6 4 5 6 7 8 9 10
week 7 11 12 13 14 15 16 17
week 8 18 19 20 21 22 23 24
week 9 25 26 27 28
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra