Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemprov Kaltim
Selasa, 16 Juli 2019
 Bere Ali Resmi Dilantik dari JPT Pratama ke Widyaiswara Ahli Utama Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa'bani melantik 30... Baca selengkapnya...
Menuju Less Paper, Wujudkan Pelayanan Efektif, Cepat dan Tepat
Senin, 01 Juli 2019
  Rapat Integrasi Database Kepegawaian dengan BKD Kabupaten dan Kota se Kaltim BKD Prov Kaltim mengundang Pejabat BKD Kab/Kota se Kaltim dalam... Baca selengkapnya...
Seleksi Penulisan Makalah, Pengisian Terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemprov Kaltim
Selasa, 25 Juni 2019
  Hari Senin 24 Juni 2019 berlangsung Seleksi Penulisan Makalah dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di lingkungan Pemprov Kaltim. Baca selengkapnya...
BKD Prov Kaltim Berikan Bantuan Korban Banjir
Kamis, 13 Juni 2019
  Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat korban musibah banjir khususnya yang melanda Kota Samarinda, BKD Prov Kaltim menyerahkan... Baca selengkapnya...
Pasca Cuti Bersama Idul Fitri, Kembali ke Aktivitas Kedinasan
Selasa, 11 Juni 2019
  Setelah libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1440 H/ 2019, Pegawai di lingkup BKD Prov. Kaltim kembali masuk kantor pada Senin tanggal... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Pendaftaran PPPK Tahap I Mulai 10 Februari
Selasa, 12 Pebruari 2019
  Menteri PANRB Syafruddin memberikan keterangan kepada wartawan mengenai seleksi PPPK di Jakarta, Jumat (08/02). JAKARTA - Menteri... Baca selengkapnya...
Seleksi P3K Terdiri dari Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi
Selasa, 12 Pebruari 2019
  Palembang-Humas BKN, Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN, Julia Leli Kurniatri menyampaikan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan... Baca selengkapnya...
Sejumlah Posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Tidak Dapat Diisi Oleh P3K
Senin, 11 Pebruari 2019
  Jakarta-Humas BKN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berhak mendapatkan pengembangan kompetensi dan wajib mematuhi kedisiplinan... Baca selengkapnya...
Sebanyak 8.035 NIP CPNS TA 2018 Telah Ditetapkan
Senin, 28 Januari 2019
Jakarta-Humas BKN, Pusat Pengolahan Data SSCN BKN per Kamis, 24 Januari 2019 pukul 15.01 WIB mencatat sebanyak 8.035 peserta yang lolos seleksi CPNS... Baca selengkapnya...
JPT dapat Diisi PPPK
Senin, 28 Januari 2019
  Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, dalam acara Konsultasi Publik Pengisian JPT dan JF oleh PPPK di Lingkungan... Baca selengkapnya...

Seluruh PNS Wajib Lapor Kekayaan

 

Mulai 2012, Tak Harus ke KPK

JAKARTA – Mulai 2012 seluruh pegawai negeri sipil (PNS) diwajibkan untuk melaporkan seluruh harta kekayaan mereka. Instruksi baru tersebut dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Menteri PAN-RB Azwar Abu Bakar menegaskan, ketentuan itu dikeluarkan menyusul adanya sejumlah kasus rekening gendut milik PNS muda yang dicurigai hasil korupsi. ’’Laporan harta kekayaan ini bersifat wajib bagi semua PNS. Tidak ada yang tidak. Yang jadi masalah selama ini karena memang tidak dijalankan,’’ ujar Azwar kepada Indopos (Jawa Pos Group) setelah penandatanganan dokumen penetapan kinerja para deputi dan sekretaris kementerian di lingkungan Kementerian PAN-RB kemarin (3/1).

Menurut Azwar, secara teknis, laporan kekayaan itu tidak diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana penyelenggara negara. Tetapi, ke sejumlah instansi yang telah ditunjuk, mulai Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga inspektorat di instansi setiap PNS. ’’Dengan sendirinya, kalau atasan sudah tahu, bisa lebih ketat mengawasi. Jadi, pengawasannya bisa dilakukan langsung dari atasan ke bawahan, bisa juga oleh lembaga keuangan,’’ jelasnya.

Soal rekening PNS, standar jumlah berapa yang patut dicurigai?

’’Ya, bergantung. Pastinya, yang rekeningnya besar-besar lah. Tetapi, yang perlu diingat, penyimpangan dana itu kan tidak harus yang besar-besar. Rp 100 juta, Rp 50 juta, bahkan ada yang Rp 20 juta. Jadi, bergantung golongannya juga,’’ ungkapnya.

Menurut Azwar, ada dua pendekatan yang perlu digunakan untuk menelusuri praktik korupsi atau penyimpangan dana di PNS. Yakni, korupsi dalam angka yang besar serta korupsi masal. ’’Tetapi, kuncinya itu di laporan sehingga bisa memudahkan pengawasan. Itu saja,’’ tegasnya. (yes/c7/agm/jpnn/zal/kaltimpost.co.id/04/01/2012)

 

Pengangkatan Honorer Setelah 2005 Tidak Dibenarkan


Jakarta-Humas BKN, Terkait permasalahan pengangkatan tenaga honorer, Kepala Bagian (Kabag) Humas Tumpak Hutabarat menegaskan bahwa hal itu masih menunggu keluarnya peraturan pemerintah (PP) yang akan dijadikan dasar hukum pengangkatan tenaga honorer. Hal itu disampaikan oleh Kabag Humas Tumpak Hutabarat saat menerima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima saat melakukan audiensi ke BKN, Senin (10/10) di Ruang Mawar lantai 1 Gedung I BKN Pusat.  Turut serta menemui para anggota dewan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Perencanaan Pengembangan Pegawai Badi Mulyono dan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) IIIA  Haryono.

Kabag Humas Tumpak Hutabarat (tengah) menegaskan Tenaga Honorer setelah 2005 tidak masuk pendataan. Hadir pula pada acara tersebut Kasubdit Perencanaan Pengembangan Pegawai Badi Mulyono (kiri) dan Kasubdit Dalpeg IIIA Haryono

Pada kesempatan itu, Kabag Humas juga menegaskan bahwa pendataan yang telah dilakukan sesuai Surat Edaran MenPAN&RB No. 05 tahun 2010 adalah tenaga honorer yang memenuhi kriteria PP 48/2005 dan PP 43/2007. “Tenaga honorer yang didata baik kategori I maupun II adalah yang memenuhi kriteria kedua PP tersebut, maka data tenaga honorer yang mulai bekerja pada tahun 2006 dan setelahnya, dan disampaikan ke BKN adalah tidak benar,” tegas Tumpak Hutabarat.
Anggota DPRD Kabupaten Bima mendengarkan dengan seksama informasi terkait tenaga honorer yang disampaikan.

Baca selengkapnya...

 

BKN Optimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri


Jakarta-HUMAS, Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010, proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Pemerintah harus menggunakan produk dalam negeri. Menuju pengoptimalan implementasi Perpres tersebut, Biro Umum dan Perlengkapan (Roumkap) BKN menyelenggarakan Sosialiasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Rapat Kerja Pengadaan Barang/Jasa BKN 2011, Rabu-Kamis (12-13/10) di aula gedung I Kantor Pusat BKN. Acara tersebut antara lain dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari BKN Pusat dan seluruh Kantor Regional BKN.

Baca selengkapnya...

 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month July 2019 next month
M T W T F S S
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra