Home Berita dan Artikel Berita Prov Satukan Persepsi dan Pedoman

Satukan Persepsi dan Pedoman

Tentang Asistensi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai

AsistSKP17-1Samarinda, Kaltim : BKD Provinsi Kaltim melaksanakan kegiatan asistensi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau Prestasi Kerja PNS melalui sistem (e-logbook) di lingkungan Pemprov Kaltim. Kegiatan ini melibatkan seluruh pejabat pengelola kepegawaian dan Kasub Umum, asistensi diharapkan dapat menyamakan persepsi bersama bagi seluruh pengelola kepegawaian agar tetap berpedoman kepada PP No 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

(Keterangan gambar : Kepala BKD Kaltim Hj. Ardiningsih di dampingi Kabid Pembinaan Hj. Maisyarah saat membuka acara asistensi SKP di lingkungan Pemprov Kaltim)

 

Dikatakan, Kepala BKD Kaltim Dra. Hj. Ardiningsih, M.Si, intinya SKP itu ibarat rapot bagi PNS, di dalamnya ada penilaian prestasi kerja dan perilaku, ”Masing-masing PNS ada atasannya langsung yang bertanggung jawab menilai dan menandatangani SKPnya setiap tahun, nilai capaian PNS tersebut erat kaitannya dengan TPP yang akan diperoleh PNS apabila sistem single salary nanti diterapkan.” ujarnya di Ruang Rapat I Kantor BKD Kaltim saat membuka acara asistensi SKP PNS, Kamis (14/12).

Sistem single salary pun kata Ardiningsih, sudah diterapkan oleh daerah-daerah lain seperti DKI Jakarta, Jabar dan Jateng. Di Kaltim, daerah Bontang dan Balikpapan juga sudah menerapkan, tinggal Provinsi Kaltim, masih menunggu pembahasan lebih lanjut dari tim yang terkait.

Artinya, jika memang akan diterapkan Single Salary, Sistem penggajian PNS berbasis jabatan tidak lagi mendasarkan pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan bobot/grade jabatan (evaluasi jabatan).

“Kemarin kami sudah bekerjasama dengan Jawa Barat untuk menyusun Pergubnya, KPK sudah tahu dan kami selalu diminta informasi sudah sampai mana upayanya dalam rangka berkomitmen membangun zona integritas di Kaltim, salah satunya bagaimana penghasilan PNS itu dengan single salary,” jelasnya.

Oleh karena itu ia menekankan, bahwa sangat penting baik itu pengelola kepegawaian dan terlebih khusus yaitu atasan langsungnya untuk memperhatikan dan mengevaluasi apabila ada rekan PNS yang bermasalah dengan SKPnya.AsistSKP17-3

“Kalau ada PNS yang nilai SKPnya merah, agar dievaluasi dulu sebelum memberikan nilai apakah ada kesalahan tehnis dalam pengisian SKP atau memang benar yang pns bersangkutan bermasalah, kalau terbukti ya kita berikan pembinaan dan itu ada tahapan-tahapannya sesuai PP 53 sebagai dasar,” tutur  Ardiningsih. 

Menyusul penilaian SKP, diharapkan OPD untuk memverifikasi berkas-berkas usulan SKP terdahulu sebelum dikirim ke BKD, untuk menghindari agar nilai kinerjanya nanti menjadi tidak baik. “Kita BKD sudah sesuai melakukan tugas-tugasnya, keputusan tentang single salary nanti bukan dari BKD saja tetapi ada Bappeda, BPKAD, Biro Organisasi Biro Hukum, dan Inspektorat. Karena nanti penghasilan kita hanya satu sumbernya. TPP nanti akan dikaji ulang apakah tetap seperti itu apa berubah.”, imbuhnya. (Nick/BKDKaltim)

 

 

 
Kalender Agenda
previous month August 2018 next month
M T W T F S S
week 31 1 2 3 4 5
week 32 6 7 8 9 10 11 12
week 33 13 14 15 16 17 18 19
week 34 20 21 22 23 24 25 26
week 35 27 28 29 30 31
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra