Selamat Idul Fitri 1439 H
Kamis, 21 Juni 2018
Kepala BKD Kaltim Ardiningsih : Libur Panjang Pasca Idul Fitri, Jangan Ditambah Lagi
Kamis, 21 Juni 2018
Apel Kerja Pegawai BKD Kaltim Pasca Idul Fitri 1439 H Setelah libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1439 H/ 2018, Pegawai Pemerintah BKD Prov... Baca selengkapnya...
BKD Kaltim Gelar Buka Puasa dan Tarawih Bersama
Rabu, 06 Juni 2018
Samarinda, Kaltim : Marhaban Ya Ramadhan !!, Keluarga besar BKD Provinsi Kaltim menggelar acara silaturahim dengan berbuka puasa dan shalat tarawih... Baca selengkapnya...
Gubernur Kaltim Awang Faroek Lantik 248 Pejabat Administrator dan Pengawas
Rabu, 30 Mei 2018
Awang Faroek : Beri Pengabdian Terbaik Kepada Masyarakat Kaltim Samarinda, Kaltim : Gubernur Kalimantan Timur DR. H. Awang Faroek Ishak melantik... Baca selengkapnya...
Uji Kompetensi PPT Pratama dilingkungan Pemprov Kaltim
Rabu, 16 Mei 2018
Samarinda, Kaltim : Sebanyak 12 Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama dilingkungan Pemprov Kaltim mengikuti tahapan uji kompetensi berupaenulisan... Baca selengkapnya...
Feb Soal PNS Tipikor Berkeliaran di Birokrasi, BKN Dorong Pejabat Pengelola Kepegawaian se-Indonesia Tegakkan Regulasi yang Berlaku
Kamis, 08 Pebruari 2018
  Palembang-Humas BKN, Terkait dengan sanksi kepada PNS yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi putusan pengadilan yang... Baca selengkapnya...
Kemenkumham Perketat Pengawasan SKB CPNS
Senin, 09 Oktober 2017
JAKARTA – Selama Seleksi Dasar Kompetensi (SKD) CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah selesai. Menjelang Seleksi Kompetensi Bidang... Baca selengkapnya...
Menteri Asman : Data Tak Sinkron, Tak Tambahan CPNS Baru
Kamis, 05 Oktober 2017
  JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menegaskan perlunya sinkronisasi data... Baca selengkapnya...
Pemprov Terima 5.123 Tenaga Guru SMA/SMK
Kamis, 02 Pebruari 2017
  SAMARINDA - Sebanyak 5.123 tenaga  guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN dari jenjang SMA maupun SMK akan ditampung Pemprov... Baca selengkapnya...
Ketua APPSI: Lelang Jabatan Ganggu Pelayanan Publik
Selasa, 31 Januari 2017
  Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan istilah lelang... Baca selengkapnya...
Seleksi JPT Pratama Sekda Kab Berau
Kamis, 05 April 2018
-PENGUMUMAN- Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai... Baca selengkapnya...
Hasil JPT Pratama Sekda Kota Samarinda
Minggu, 14 Mei 2017
PENGUMUMAN NOMOR : 016/Pansel-JPT Pratama/V/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KOTA... Baca selengkapnya...
Hasil Seleksi JPT Pratama Sekda Kab. Kutai Barat
Kamis, 16 Maret 2017
 PENGUMUMAN NOMOR : 015/Pansel-JPT-Kubar/III/2017 TENTANG HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH KAB.... Baca selengkapnya...
http://www.bkn.go.id/berita/pemenuhan-kebutuhan-pegawai-harus-mengacu-pada-prioritas-pembangunan
Jumat, 03 Pebruari 2017
  Tanpa Alasan Pasti, Walikota akan Temui Lagi Sebelum Dilantik SAMARINDA – Keinginan Walikota Samarinda H Syaharie Jaang untuk mendapatkan... Baca selengkapnya...
Pelantikan PNS Eselon IV Pemkot Samarinda, Mesti sebelum 3 Februari
Kamis, 02 Pebruari 2017
PROKAL.CO, SAMARINDA – Kinerja instansi di lingkup Pemkot Samarinda tersendat. Pasalnya, staf mereka yang pegawai negeri sipil (PNS) eselon IV tak... Baca selengkapnya...
Pemerintah Belum Terbitkan Pengumuman Resmi Formasi Pengadaan CPNS TA 2018
Senin, 28 Mei 2018
  Jakarta – Humas BKN, Merespons beredarnya surat palsu tentang Laporan Penetapan e-formasi Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap, PT Non-PNS... Baca selengkapnya...
Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN
Rabu, 23 Mei 2018
Jakarta – Humas BKN, Untuk membantu Pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan... Baca selengkapnya...
BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor
Selasa, 08 Mei 2018
Jakarta – Humas BKN, Guna menuntaskan permasalahan kasus-kasus keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam tindak pidana korupsi (tipikor) dan... Baca selengkapnya...
Apa saja yang tidak boleh dilakukan ASN dalam Pilkada?
Senin, 07 Mei 2018
Ciawi – Humas BKN, Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap menjadi sorotan. Perhelatan demokrasi... Baca selengkapnya...
Peta Persaingan Sekolah Kedinasan 2018 Berubah: What Next?
Rabu, 02 Mei 2018
  Jakarta-Humas BKN, Sampai dengan penutupan penerimaan sekolah kedinasan pada 30 April 2018 pukul 23.59, sistem https://sscndikdin.bkn.go.id... Baca selengkapnya...

HUT Pemprov Kaltim dengan Tiga Kado

 

Awang Faroek: Mendorong Perubahan dan Kesejahteraan Rakyat

SAMARINDA. Dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Provinsi Kaltim, ada tiga kado yang cukup istimewa di bidang pendidikan. Walaupun selain kado-kado istimewa itu, masih banyak capaian-capaian di bidang lainnya selama tiga tahun kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wakil Gubernur Farid Wadjdy.   


Saat berbincang dengan Sapos di Guest House Kompleks Kantor Gubernur beberapa hari lalu, gubernur menerangkan tiga kado tersebut meliputi, ditetapkan dan diresmikannya Politeknik Balikpapan (Poltekba) yang politeknik negeri. Sehingga namanya sekarang Politeknik Negeri Balikpapan. Kemudian akan dibangunnya Institut Teknologi Kalimantan (ITK) juga di Balikpapan, dan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) yang dalam waktu dekat akan dibangun di Tenggarong, Kukar.


Baginya, ketiga hal tersebut adalah kado ulang tahun yang istimewa bagi Kaltim. Karena Poltekba sangat penting walaupun sebelumnya sudah ada Politeknik Negeri Samarinda (Polnes).
Sedangkan ITK, untuk pembangunan fisiknya akan dimulai tahun ini. Pemprov Kaltim melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sudah menyiapkan 300 hektare lahan yang diserahkan ke pusat untuk pembangunan fisiknya.


Untuk pembangunan institut ini, Sumber Daya Manusia (SDM) pun sudah dipersiapkan. Ada 120 orang calon dosen, dan semuanya mahasiswa Grade A (peringkat terbaik) yang dikirim ke Jerman dengan biaya pemerintah bekerja sama dengan Jerman, dan mereka akan ditempatkan di Kaltim. Ada lima fakultas dan 26 program studi yang akan dibuka di ITK.


Tahun ini juga berdirinya Institut Seni dan Budaya Indonesia di Tenggarong akan terwujud. Bupati Kukar, Rita Widyasari juga sudah siap. Institut Seni Jogjakarta dan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ditunjuk sebagai pembina dan mempersiapkan pembukaannya. Menurutnya, tahun 2012 ini sudah bisa menerima mahasiswa baru.


Selain itu, untuk menjawab tugas Kaltim sebagai lumbung energi dan daerah yang memproses hasil sumber daya alam yang ditetapakan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), juga implementasi visi dari Kaltim sebagai provinsi pusat agroindustri dan energi terkemuka, tahun ini dicanangkan sebagai tahun peningkatan pekerja dan prestasi.
"Itu sudah menjawab kebutuhan kita yang berbasis cluster industri dan sudah dipersiapakan dengan baik," ujar Awang Faroek.


Dalam konsep pembangunan Kaltim yang dituangkan melalui Program Kaltim Bangkit 2013, dari konsep Grand Design Pendidikan Kaltim 2008-2013 terlihat gambaran teoritis atas strategi penguatan dan penajaman pembangunan pendidikan untuk masa waktu lima tahun.

Baca selengkapnya...

 

Seluruh PNS Wajib Lapor Kekayaan

 

Mulai 2012, Tak Harus ke KPK

JAKARTA – Mulai 2012 seluruh pegawai negeri sipil (PNS) diwajibkan untuk melaporkan seluruh harta kekayaan mereka. Instruksi baru tersebut dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Menteri PAN-RB Azwar Abu Bakar menegaskan, ketentuan itu dikeluarkan menyusul adanya sejumlah kasus rekening gendut milik PNS muda yang dicurigai hasil korupsi. ’’Laporan harta kekayaan ini bersifat wajib bagi semua PNS. Tidak ada yang tidak. Yang jadi masalah selama ini karena memang tidak dijalankan,’’ ujar Azwar kepada Indopos (Jawa Pos Group) setelah penandatanganan dokumen penetapan kinerja para deputi dan sekretaris kementerian di lingkungan Kementerian PAN-RB kemarin (3/1).

Menurut Azwar, secara teknis, laporan kekayaan itu tidak diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana penyelenggara negara. Tetapi, ke sejumlah instansi yang telah ditunjuk, mulai Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga inspektorat di instansi setiap PNS. ’’Dengan sendirinya, kalau atasan sudah tahu, bisa lebih ketat mengawasi. Jadi, pengawasannya bisa dilakukan langsung dari atasan ke bawahan, bisa juga oleh lembaga keuangan,’’ jelasnya.

Soal rekening PNS, standar jumlah berapa yang patut dicurigai?

’’Ya, bergantung. Pastinya, yang rekeningnya besar-besar lah. Tetapi, yang perlu diingat, penyimpangan dana itu kan tidak harus yang besar-besar. Rp 100 juta, Rp 50 juta, bahkan ada yang Rp 20 juta. Jadi, bergantung golongannya juga,’’ ungkapnya.

Menurut Azwar, ada dua pendekatan yang perlu digunakan untuk menelusuri praktik korupsi atau penyimpangan dana di PNS. Yakni, korupsi dalam angka yang besar serta korupsi masal. ’’Tetapi, kuncinya itu di laporan sehingga bisa memudahkan pengawasan. Itu saja,’’ tegasnya. (yes/c7/agm/jpnn/zal/kaltimpost.co.id/04/01/2012)

 

Pengangkatan Honorer Setelah 2005 Tidak Dibenarkan


Jakarta-Humas BKN, Terkait permasalahan pengangkatan tenaga honorer, Kepala Bagian (Kabag) Humas Tumpak Hutabarat menegaskan bahwa hal itu masih menunggu keluarnya peraturan pemerintah (PP) yang akan dijadikan dasar hukum pengangkatan tenaga honorer. Hal itu disampaikan oleh Kabag Humas Tumpak Hutabarat saat menerima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima saat melakukan audiensi ke BKN, Senin (10/10) di Ruang Mawar lantai 1 Gedung I BKN Pusat.  Turut serta menemui para anggota dewan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Perencanaan Pengembangan Pegawai Badi Mulyono dan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) IIIA  Haryono.

Kabag Humas Tumpak Hutabarat (tengah) menegaskan Tenaga Honorer setelah 2005 tidak masuk pendataan. Hadir pula pada acara tersebut Kasubdit Perencanaan Pengembangan Pegawai Badi Mulyono (kiri) dan Kasubdit Dalpeg IIIA Haryono

Pada kesempatan itu, Kabag Humas juga menegaskan bahwa pendataan yang telah dilakukan sesuai Surat Edaran MenPAN&RB No. 05 tahun 2010 adalah tenaga honorer yang memenuhi kriteria PP 48/2005 dan PP 43/2007. “Tenaga honorer yang didata baik kategori I maupun II adalah yang memenuhi kriteria kedua PP tersebut, maka data tenaga honorer yang mulai bekerja pada tahun 2006 dan setelahnya, dan disampaikan ke BKN adalah tidak benar,” tegas Tumpak Hutabarat.
Anggota DPRD Kabupaten Bima mendengarkan dengan seksama informasi terkait tenaga honorer yang disampaikan.

Baca selengkapnya...

 
Browser Anda
This website and many others will display better if you use the Firefox web browser. Simply go to: GetFirefox.com
Samarinda
Kalender Agenda
previous month June 2018 next month
M T W T F S S
week 22 1 2 3
week 23 4 5 6 7 8 9 10
week 24 11 12 13 14 15 16 17
week 25 18 19 20 21 22 23 24
week 26 25 26 27 28 29 30
Polling
Bagaimana menurut Anda website BKD Tipe 3 ini?
get('only_registered')) { if($guest) { ?>

Please register to vote

 
Waktu Sholat
buy viagra online | viagra price | viagra side effects | information viagra | buy viagra | buy viagra pills | buy generic viagra | viagra for sale | order viagra online | is viagra safe for women | free viagra sample | viagra natural | female viagra | viagra 6 free samples | USA viagra | Viagra uk | viagra purchase | dosage viagra | discount viagra | viagra cheap | non prescription viagra