SAMARINDA – Sebanyak 60 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi dilantik oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, yang mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah ini diselenggarakan di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Jumat (27/9/2024).

Sekda Sri Wahyuni menegaskan bahwa pelantikan ini adalah bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi dalam menjalankan reformasi birokrasi, khususnya pengembangan sumber daya manusia aparatur. "Jabatan fungsional memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil," kata Sri Wahyuni.

Sebanyak 60 pejabat yang dilantik, terdiri dari 9 orang yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama, sementara 51 lainnya dialihkan dari jabatan sebelumnya. Mereka mencakup berbagai profesi, termasuk dokter, auditor, penata anestesi, dan pengawas sekolah.

Sri Wahyuni juga menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Dalam menjalankan tugas, setiap pejabat fungsional dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja,” ujarnya, seraya mengingatkan bahwa tantangan di masa depan semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi.

“Oleh karena itu, aparatur sipil negara dituntut untuk mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar sektor untuk mencapai visi pembangunan Provinsi Kaltim, termasuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Jabatan fungsional adalah bagian dari roda penggerak pemerintahan yang harus berjalan selaras dengan visi pembangunan.”

Sri Wahyuni berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas. "Tunjukkan bahwa kompetensi yang saudara miliki dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja organisasi dan memenuhi ekspektasi terhadap pelayanan publik," pesannya.

Tak lupa, ia juga mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga netralitas, terutama menjelang Pilkada. "Netralitas kita sebagai ASN akan menjadi landasan dalam menciptakan demokrasi yang bersih dan berkualitas," ujarnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Deni Sutrisno, sejumlah kepala OPD, serta para pejabat fungsional di lingkup Pemprov Kaltim. Nick