Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus melakukan langkah strategis dalam pemetaan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan data dari UPTD Kompetensi BKD Kaltim, dari total 9.701 ASN di Kaltim, sebanyak 2.451 rang telah mengikuti penilaian kompetensi. “Jika kita mendapatkan alokasi  4.000 ASN di Kaltim, maka pekerjaan rumah kita akan semakin mengecil,” ungkap Sekretaris Daerah Prov kaltim Sri Wahyuni pada kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan potensi dengan Computer Assisted Competency Test (CACT) BKN  bagi Instansi Daerah Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), di ruang Rapat BKD Kaltim, Kamis (25/7/2024). 

Keterangan gambar : Foto bersama usai penandatanganan komitmen bersama Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Potensi dengan ComputerAssissted Competency antara Badan Kepegawaian Negara dengan Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemkab/Kota se Kaltim.

Penilaian kompetensi ini akan diprioritaskan bagi ASN yang memiliki masa kerja lebih panjang, minimal dua hingga tiga tahun. Hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi kabupaten dan kota lain untuk memfasilitasi kegiatan serupa. 

“Jika kabupaten dan kota memiliki fasilitas memadai, penilaian dapat dilakukan di wilayah masing-masing, sehingga memudahkan ASN dalam mengikuti kegiatan ini,” terangnya.
Sri berharap hasil penilaian kompetensi ASN ini dapat memberikan manfaat besar bagi kabupaten dan kota dalam memperoleh data pemetaan ASN dari sisi kualifikasi kompetensinya. Dengan demikian, mereka bisa merencanakan kebutuhan kompetensi ASN baru di masa mendatang.

Pemetaan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa calon-calon pimpinan kepala daerah di masa depan memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai. Kebutuhan ASN dengan kualifikasi pendidikan teknis menjadi sangat penting untuk diperhatikan.
“Kita berharap dapat dukungan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait dengan pemetaan ini, agar ke depan kita memiliki sumber daya ASN yang dapat memperkuat pembangunan di pemerintah daerah baik dari segi kompetensi maupun kualifikasi pendidikannya,” tambah pejabat tersebut.

BKD Kaltim juga memiliki tugas besar untuk memetakan kebutuhan ASN dalam jangka waktu 10 tahun ke depan, memastikan bahwa ASN yang direkrut memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
PIt Kepala Badan Kepegawaian NegaraHaryomo Dwi Putranto menjelaskanPemerintah telah dan terus memetakan 4 jutaASN di Indonesia terkait kompetensi danpotensinya.

"Ketika Pemerintah sudah memiliki kualifikasi kompetensi dan potensi ASN secara nasional,maka untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian tidak perlu lagi melalui seleksi terbuka bagi JPT Utama, Madya dan
Pratama," ujarnya.Jumlah alokasi peserta yang mengikutiPenilaian Kompetensi dan Potensi denganComputer Assissted Competency Test sebanyak 18.000 orang, terdiri Provinsi Kaltim4.000 orang, Kutai Kartanegara 4.000 orang,Paser 1.700 orang, Kutai Barat 1.800 orang,Penajam Paser Utara 1.500 orang, Samarinda 3.000 orang dan Balikpapan 2.000 orang.

Rakor dirangkai penandatanganan komitmen bersama Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Potensi dengan ComputerAssissted Competency antara BadanKepegawaian Negara dengan PemerintahProvinsi Kaltim, Pemerintah KabupatenPenajam Paser Utara, Pemerintah KabupatenPaser, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kota ,Balikpapan Tampak hadir Deputi Bidang Sistem InformasiKepegawaian BKN, Kepala Kantor RegionalVIII Banjarbaru, Kepala Pusat PenilaianKompetensi ASN, Direktur PDPIK BKN, AsesorSDM Aparatur Utama, Madya dan Pratama, Sekda, Asisten, Kepala BKPP/BKPSDM kabupaten/kota seKaltim, Kepala BKD Kaltim Deni Sutrisno. Nick