Samarinda — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur kembali menghadirkan ruang dialog kebijakan melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Layanan Manajemen ASN yang Adaptif, Responsif, dan Berorientasi pada Meritokrasi.”

Forum ini menjadi salah satu strategi BKD untuk memperkuat kualitas layanan kepegawaian sekaligus memastikan bahwa proses pelayanan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

FKP digelar sebagai wujud komitmen BKD dalam mewujudkan layanan manajemen ASN yang efisien dan relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. Melalui forum ini, peserta diberikan kesempatan menyampaikan masukan, kritik, maupun saran yang akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan kepegawaian di masa mendatang.

Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang SDA, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno, bertempat di Ruang Rapat 2 Kantor BKD Kaltim pada Jumat (14/11/2025).

Dalam sambutannya, Arief menegaskan bahwa ASN saat ini diharapkan lebih dari sekadar pelaksana kebijakan. Mereka adalah agen perubahan yang harus mampu menghadirkan birokrasi yang cepat, adaptif, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

“BKD memainkan peran kunci dalam memastikan talenta ASN yang tersedia benar-benar kompeten dan siap mendorong pembangunan daerah. FKP ini menjadi momentum penting dalam memperkuat arah tersebut,” ujarnya.

Arief juga mengapresiasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 sebesar 91,01, namun mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat layanan berhenti berbenah. Menurutnya, tantangan seperti keluhan berulang, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan aksesibilitas layanan harus terus diatasi secara berkesinambungan.

Plt. Kepala BKD Kaltim, Yuli Fitriyanti, menekankan pentingnya forum ini sebagai instrumen evaluasi dan pemetaan persoalan layanan kepegawaian. Ia menyebut bahwa dinamika regulasi nasional menuntut BKD untuk bergerak semakin cepat dan adaptif. “FKP ini memberikan kami gambaran nyata mengenai bagaimana layanan kami dirasakan oleh pengguna. Masukan hari ini akan menjadi bahan penting untuk merumuskan perbaikan dan inovasi ke depan, agar BKD tetap relevan di tengah perkembangan kebijakan ASN yang semakin dinamis,” jelasnya.
.
Sekretaris BKD Kaltim, Jane Nazaruddin, turut memberikan sambutan dengan menegaskan bahwa FKP bukan hanya forum diskusi, tetapi juga mekanisme formal untuk menyelaraskan pandangan antara penyelenggara dan pengguna layanan.
.
Menurut Jane, kualitas layanan tidak dapat ditingkatkan tanpa memahami kendala yang terjadi secara langsung di lapangan. Karena itu, ia mengajak seluruh peserta memberikan masukan yang konkret dan konstruktif.
.
“FKP ini kami posisikan sebagai ruang dialog yang objektif dan terstruktur. Kami ingin memastikan bahwa masukan dari seluruh pihak dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang aplikatif, bukan hanya wacana,” ujar Jane.
.
Ia juga menambahkan bahwa BKD berkomitmen memperkuat budaya pelayanan prima dengan mengedepankan prinsip empati, integritas, dan keterbukaan.
.
Jane menutup sambutannya dengan mengajak semua pihak menjaga kolaborasi positif demi mewujudkan manajemen ASN yang unggul dan berdaya saing.
.
FKP tahun ini diikuti oleh 180 peserta dari berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, penyelenggara layanan, dan para penerima layanan BKD. Narasumber hadir dari BKD Kaltim serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKD. (BKDKaltim/RN)