Bisa jadi akibat maraknya aksi saling caci, menghina, mengkritik dan hoax yang bertebaran di medsos, terutama jelang Pilpres dan Pileg kondisi ini kian memprihatinkan sehingga diharapkan jangan sampai PNS ikutan terlibat. “Saya sudah menerima setumpuk tebal rekomendasi displin dari Bawaslu, kemudian meneruskan kepada pejabat pembinaan kepegawaian karena ada MOU dari Bawaslu, kemenpan, kemendagri, KASN dan BKN utk menindaklanjuti hal itu.”, kata, Bima pada cuplikan sambutannya, ketika itu.

(Bima Haria Wibisana Kepala BKN/Foto : Nickbkdkaltim)

 

Selain mengemukakan tentang filsafah, dikatakan Bima, Birokrasi di Indonesia ini unik, sebab Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia dan kaya akan budaya, terdiri dari 17.504 pulau dan 300 etnis dengan bahasa yang berbeda serta ada 1353 lebih suku. Jika dilihat dari Sabang sampai Merauke terletak dalam 3 zona waktu, mirip dari San Fransisco, di California sampai Orlando dan Florida, Amerika punya 5 zona waktu termasuk Hawai. Begitu beragam sehingga membutuhkan upaya keras menyatukannya setelah merdeka ketika itu bersamaan dengan Korea di tahun 1928, Indonesia diproklamirkan berbangsa satu.

“Nah, tugas siapa untuk menyatukan beragam suku dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia ini? Tidak ada profesi di Indonesai yang bertugas seperti itu kecuali ASN, kalau TNI/Polri bertugas mencegah kalau ada yang ingin merusak kesatuan itu.”, kata sambutan, Bima, Kepala BKN RI dalam Rakorpeg se-Kaltim kemarin, di Hotel Jatra, Balikpapan, Senin (25/3)

Menyusul, sejumlah topikpun dipaparkan, seperti tentang netralitas, integritas, profesionalisme ASN, terutama menjaga kebhinekaan yang kompleks butuh sikap PNS yang netral.

“Kita perlu memahami konteks NKRI ini kaitannya dengan netralitas, bukan sekedar pemilu saja, karena yang menjadi resiko jika kita tidak netral itu besar sekali, bukan hanya even 5 tahunan, melainkan setiap hari. Bagaimana mungkin kita bisa melayani orang atau menjahit satu kesatuan ini kalau tidak bisa netral, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pelayanan publik tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik ini menuntut beberapa hal, pertama keadilan, melayani semua orang harus dengan kualitas yang sama tidak bisa karena hanya dia berbeda latar belakang sosialnya, politiknya. Itu sangat dilarang, kita harus melayani seluruh masyarakat Indonesia, pelayanan publik tanpa netralitas itu tidak akan bisa menjaga keutuhan sebuah negara.”, paparnya.

Kemudian lanjut Bima, bahwa pelayanan publik juga memerlukan integritas. Jika tidak, maka kualitas pelayanan tidak akan maksimal, akibatnya terjadi gratifikasi, ada suap, bentuk korupsi yang lain, kita tidak berbicara mengenai skala, kita berbicara tentang attitude/perilaku, kalau dia mencuri 100 rupiah dia sama jahatnya dengan mencuri 1 milyar rupiah.

Terakhir adalah, untuk menyatukan Negara RI dari beragam suku bangsa, golongan dan agama, yaitu dari sabang sampai merauke Indonesia butuh kompetensi. “Dari kecil, saya kebetulan pernah hidup di banyak provinsi, karena ayah saya polisi, saya pernah di Wamena, Sorong, Jayapura, Maluku, Makassar, Aceh. Di Jawa saya hampir pernah semua, setiap daerah mereka punya harapan berbeda-beda. Untuk memberikan kualitas pelayanan publik dibutuhkan peningkatan kompetensi, terutama sekarang di era digital. Kita merasa sudah sangat baik dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu, namun generasi milenial akan bertanya kenapa sih tidak bisa dari HP saja? Kenapa harus repot-repot datang kesana?, mobile only setidaknya, semuanya kini menjadi tuntutan baru.”, kata, Bima.

Seberapa fasih PNS kita dengan dunia digital itu? Kita tentu harus terus menerus mencoba meningkatkan kompetensi itu karena pekerjaan-pekerjaan kita akan didominasi oleh dunia digital. Kedepan, mudah-mudahan tidak terlalu lama, proses manajemen kita akan going to digital, saya sudah punya beberapa aplikasi di HP di playstore, belum di launching.

Berikut beberapa langkah yang nanti mesti dipatuhi, pertama PNS wajib melakukan updatingdatanya masing-masing, sebelumnya ini adalah tugas dan kewajiban BKD. Bulan depan diharapkan bisa dimulai dari JPT Madya/eselon I, dikatakannya tidak banyak jumlahnya hanya 900 orang, ini ingin Ia lakukan dengan HP, dan yang lain akan menyusul semuanya.

Ditanya soal mengetahui kevalidan data Pegawai bersangkutan, Bima menjelaskan nanti akan ada digital signature yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan terverifikasi, yaitu agar seluruh manajemen ASN bisa dilakukan secara digital. “Untuk data-data yang belum digital, kita akan scanning, jadi nanti anda bisa tinggal update di HP, misalkan disitu fotonya tidak ada nanti bisa selfie sendiri tidak mesti resmi.“, terangnya, dan sekitar 30 April, Agustus, atau September nanti PNS bisa dapat langsung virtual masuk di HP nya masing-masing.

Dikatakannya, Ketika e-Pupns kemarin, ternyata banyak sekali PNS yang tidak mengerti komputer, layaknya guru-guru terutama didaerah terpencil, banyak guru yang tidak bisa menggunakan komputer, tentu hal ini sangat menhambat pendidikan ke muridnya mengenal dunia digital global, yang ada malah semakin tertinggal. Lanjutnya lagi, untuk proses semua itu BKN tidak bisa sendirian, butuh peran seluruh pegawai, yaitu harus mulai "melek" tekhnologi. (Nick/Bkdkaltim)