Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat kualitas layanan publik melalui pemantapan peran jabatan fungsional di berbagai sektor. Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), dalam sebuah agenda pelantikan pejabat fungsional yang digelar di Ruang Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, pada Senin, 26 Mei 2025.
Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 14 Pegawai Negeri Sipil resmi dilantik dan diambil sumpahnya untuk menduduki jabatan fungsional di lingkungan pemerintah provinsi.
Mereka terdiri dari satu orang Asesor SDM Aparatur Ahli Utama yakni Kepala BKD Kaltim, Deni Sutrisno, dua orang guru, empat administrator kesehatan, satu perawat, satu apoteker, satu arsiparis, serta empat pengawas urusan pemerintahan daerah.
Gubernur Harum menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah bentuk kepercayaan negara yang diberikan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi masing-masing ASN.
Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan fungsional memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan.
“Pengangkatan ini adalah amanah yang memerlukan dedikasi tinggi, loyalitas, dan integritas yang kokoh. Setiap tugas yang diemban harus dijalankan secara profesional agar organisasi pemerintahan dapat berjalan optimal dan harapan masyarakat bisa terpenuhi,” ujar Gubernur dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa jabatan fungsional bukan sekadar kedudukan administratif, tetapi merupakan refleksi dari keahlian dan pengabdian nyata. Oleh karena itu, ia mengajak para pejabat yang dilantik untuk terus berkembang, belajar, dan memberikan terobosan dalam pelayanan publik.
“Saudara-saudara hari ini adalah bagian dari motor penggerak perubahan. Era birokrasi modern menuntut ASN untuk tidak hanya andal secara teknis, tapi juga adaptif, inovatif, dan mampu bekerjasama lintas sektor,” tambahnya.
Gubernur Harum juga menyoroti proses seleksi yang ketat dalam pengangkatan jabatan fungsional. Menurutnya, sistem meritokrasi telah menjadi prinsip dasar dalam menentukan siapa yang layak menduduki posisi tersebut, berdasarkan standar kompetensi dan pengalaman kerja yang dimiliki.
“Jabatan ini bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan melalui seleksi yang objektif. Tidak semua ASN dapat mencapai titik ini. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat, sekaligus pesan agar tugas yang menanti dapat diemban dengan penuh tanggung jawab,” pesannya.
Acara pelantikan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemprov Kaltim, termasuk Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, jajaran asisten dan staf ahli gubernur, serta para kepala OPD dan biro di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (RN/BKDKALTIM)
