Padang, Sumatera Barat - Sejumlah peserta dari Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Kaltim mengunjungi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Selasa (7/5/2024) dalam rangka studi lapangan. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Rakorpeg se-Kaltim yang sebelumnya digelar di Balikpapan pada 30 April dengan tema "Mewujudkan ASN yang Profesional dalam Peningkatan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Manajemen ASN menuju Sistem Merit yang Optimal".

Rombongan peserta OL dipimpin oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Riza Indra Riadi, serta didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Deni Sutrisno, dan sejumlah pejabat lainnya. Peserta Rakor Kepegawaian terdiri dari berbagai kalangan, termasuk Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, Asisten, Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM/BKPP kabupaten kota se-Kaltim, serta perwakilan dari instansi terkait.

Rombongan disambut oleh perwakilan dari BKD Sumbar di auditorium Rumah Gubernur Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Riza Indra Riadi menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari BKD Provinsi Sumatera Barat terhadap rombongan OL Rakor Kepegawaian Provinsi Kaltim. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memperoleh wawasan lebih dalam mengenai penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Pemprov Sumbar, terutama terkait dengan pengelolaan sistem merit dan NSPK Manajemen ASN.

*"Kita ucapkan terima kasih, kita merasa terhormat, soalnya diterima di gedung auditorium khusus ini biasanya untuk tamu gubernur. Jadi yang mewakili sekarang (Gubernur dan Kepala BKD) adalah pak Deri , memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar di Sumatera Barat,"* ucap Riza.

Peserta kunjungan ini berjumlah 134 orang. Mereka berharap dapat menimba ilmu dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait implementasi sistem merit dan reformasi birokrasi.

*"Dimana provinsi Sumbar ini mendapatkan indeks meritnya 332, itu kategori Sangat Baik, kita masih dibawah pak di 271 (Kategori Baik). Kita akan mempelajari tentang pengendalian implementasi NSPK manajemen ASN di Sumbar,"* tambah Riza.

Dalam kesempatan yang sama, Deri Irwan dari BKD Sumbar menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran gubernur dan Kepala BKD Provinsi Sumbar karena adanya agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Namun, Sumbar menyambut baik kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif bagi pengelola kepegawaian di kedua provinsi.

Deri juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan sistem merit sejak tahun 2010 dengan melakukan kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) untuk pengembangan SDM. Mereka juga telah memetakan sebanyak 18.000 pegawai dan berkomitmen pada sistem merit.

*"Semoga momen benchmarking ini dapat dijadikan sarana bagi kedua pemerintah daerah untuk saling menjaring masing-masing keunggulan dan kekurangan dalam pelaksanaan manajemen ASN serta mengambil informasi-informasi bermanfaat untuk nantinya diterapkan di daerah masing-masing,"* kata Deri.

Kepala BKD Kaltim, Deni Sutrisno, juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk mempelajari dari Sumbar. Dia menyoroti perbedaan indeks ASN antara Kaltim dan Sumbar dan menggarisbawahi pentingnya sistem merit dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur dan reformasi birokrasi di kedua provinsi. Nick