SAMARINDA, 27 Februari 2024 - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Pegawai (UPTD PKP) bekerjasama dengan Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puspenkom) BKN RI, telah menggelar penilaian potensi dan kompetensi bagi Pejabat Eselon III atau Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Proses penilaian menggunakan metode assessment center berlangsung selama dua hari, tepatnya pada 27-28 Februari 2024, di Gedung UPTD PKP BKD Kaltim. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang turut didampingi oleh Kepala Puspenkom BKN RI yang diwakili oleh Asesor Utama BKN, Supranawa Yusuf, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penilai Kompetensi.

Sri Wahyuni dalam sambutannya menekankan bahwa penilaian kompetensi ini bukan hanya sebagai tuntutan, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem merit. Data hasil pengukuran kompetensi diharapkan dapat menjadi penguatan, khususnya bagi Pemprov Kaltim dalam mencari individu berpotensi untuk memimpin instansi dinas di bawah Pemprov.

"Jenjang kepemimpinan tidak terjadi secara instan, eselon III harus melewati uji kompetensi. Bahkan di posisi eselon III, penyesuaian terhadap kompetensi jabatan administrator perlu dilakukan. Semua ini adalah tuntutan dari sistem merit yang memberikan peluang yang sama kepada semua, dengan fokus pada kompetensi, integritas, dan moralitas," ungkap Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni juga berharap agar penilaian kompetensi tidak dianggap sebagai downgrade, melainkan sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran diri dan adaptabilitas individu. Dia juga menyampaikan bahwa di eselon II, uji kompetensi dilakukan setiap dua tahun untuk memastikan kesesuaian dengan isu-isu yang ada.

"Dulu, pegawai eselon II dan III hidup dalam pola yang sudah terpola. Namun, dengan adanya pejabat pengawas dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) fresh graduate, yang mungkin memiliki keterampilan baru, dibutuhkan pemimpin dengan kompetensi yang memadai," tambahnya.

Supranawa Yusuf dari Puspenkom BKN RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemprov Kaltim atas kepercayaan dalam melibatkan Puspenkom BKN RI untuk melakukan penilaian kompetensi. Meskipun Kepala Puspenkom BKN RI tidak dapat hadir, Yusuf menyatakan bahwa kerja sama ini menjadi model bagi negara-negara tetangga.

Yusuf memberikan pujian khusus kepada UPTD PKP BKD Kaltim yang telah diakreditasi kategori "A" oleh BKN, menunjukkan bahwa mereka berada di level terbaik dalam penilaian kompetensi. Dia juga menjelaskan bahwa penilaian kompetensi dilakukan melalui simulasi, seperti Large Group Discussion (LGD), analisis kasus, presentasi, dan psikotes.

Puspenkom BKN RI dan timnya berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dari Pemprov Kaltim dan melaksanakan penilaian kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Penilaian ini akan menghasilkan tiga kategori, yaitu optimal, cukup optimal, dan kurang optimal.

Acara ditutup dengan harapan Sri Wahyuni kepada semua peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan semangat untuk meningkatkan kapasitas pejabat administrator di tengah dinamika regulasi, kehadiran Infrastruktur Ketenagakerjaan Nasional (IKN), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) fresh graduate. Adapun pejabat Administrator yand diuji kompetensi sebanyak 54 orang. Nick