SAMARINDA - Menindaklanjuti Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, Pemprov Kaltim melakukan uji potensi dan kompetensi bagi PNS yang mengusulkan pindah wilayah kerja ke lingkungan Pemprov Kaltim.

Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 1-3 Agustus 2022 kemarin, dilaksanakan di UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Kaltim, yang diikuti sebanyak 64 peserta.

Kepala BKD Kaltim Diddy Rusdiansyah mengatakan bahwa hasil penilaian uji potensi dan kompetensi digunakan untuk mengetahui kesesuaian kompetensi PNS dengan jabatan yang akan  diduduki.

“Kegiatan ini sebenarnya umum dilakukan dan juga berlangsung di berbagai provinsi, yang kesemuanya bertujuan untuk mendapatkan ASN BERAKHLAK,” ujarnya saat membuka kegiatan uji potensi dan kompetensi bagi PNS yang yang mengusulkan pindah wilayah kerja ke lingkungan Pemprov Kaltim, Senin (1/7/2022).

Menurutnya, selanjutnya hasil penilaian kompetensi ini akan digunakan sebagai sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam rapat Tim Penilai Kinerja untuk menentukan apakah PNS tersebut dapat diterima atau tidak.

Selain kesesuaian kompetensi, dan kualifikasi Pendidikan,  hal yang tak kalah penting adalah tersedianya formasi.

“Jadi yang menentukan bersangkutan diterima atau tidak bukan BKD, tapi ada namanya Tim Penilai Kinerja Provinsi Kaltim,” sebutnya.

Diddy juga menjamin bahwa Pemprov kaltim menerima PNS pindah wilayah kerja selama formasi tersedia, dan bersesuaian dengan antara kualifikasi Pendidikan , kompetensi dengan jabatan yang tersedia.

Dalam kesempatan tersebut dirinya juga menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim mendapatkan apresiasi terkait penyelenggaraan perencanaan pengadaan dan mutasi oleh BKN dengan mendapatkan penghargaan BKN award kategori Perencanaan Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian. Nick