Jakarta - Program Presiden RI Joko Widodo, salah satunya adalah pembinaan peningkatan kualitas SDM khususnya ASN, digaris bawahi di birokrasi saat ini sedang dan akan terus dilakukan penataan/perampingan organisasi, dimana salah satunya merampingkan jabatan-jabatan struktural menjadi jabatan fungsional (jafung) yang lebih profesional dan mandiri.

(Keterangan gambar : Wakil BKN Supranawa Yusuf saat membuka bimtek Menyusun Karya Tulis berupa  Tinjauan, Ulasan Ilmiah dan Policy Brief).

Sehingga birokrasi itu nantinya hanya ada dua level untuk seluruh level baik kementerian, lembaga maupun daerah. Pengalihan jabatan struktural kepada jafung tentu membawa implikasi yang cukup besar bagi seluruh pengelola SDM di birokrasi.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf saat menjadi Keynote Speaker sekaligus membuka Webinar bimbingan teknis "Teknik Menyusun Karya Tulis berupa  Tinjauan, Ulasan Ilmiah dan Policy Brief", yang diselenggarakan BKN  melalui Zoom dan live Youtube BKN, Kamis (17/9).

"Karena jumlah pemangku jafung itu nantinya akan meningkat cukup besar,  semua instansi pembina jafung juga harus kembali fokus kepada peran dari masing-masing pembina yang sebenarnya sudah diatur sedemikian oleh pemerintah, " ujar Yusuf.

Dijelaskan Yusuf hal yang melatar belakangi program ini dikarenakan minat dari profesi sebagai ASN  itu masih rendah untuk melakukan penulisan khususnya karya tulis ilmiah ,tidak di daerah saja, dipusat pun juga demikian, kecuali pejabat jafung yg langsung berkaitan dengan bidang keilmuan, penelitian, riset.

“Sehingga BKN mencoba memutuskan memberikan bantuan/fasilitas kegiatan kepada rekan ASN salah satunya terkait bimtek menyusun karya ilmiah tersebut,”terangnya.

Terkait rendahnya literasi menulis bagi ASN ini harus menjadi konsen kita semua sebagai pengelola SDM dimanapun,  karena banyak para pejabat fungsional tadi minatnya masih rendah.

Padahal Pemerintah sudah tidak kurang-kurang untuk memberikan apresiasi terhadap manfaat dari karya tulis ilmiah, sehingga penilaian angka kredit bagi pemangku jafung karya tulis ilmiah mendapat porsi yang sangat besar.

“Kalau kegiatan lain biasa poinnya nol koma lima dsb, untuk karya ilmiah itu porsinya sangat besar,  ga ada nol koma, dia langsung dapat poin 2 bahkan sampai 7, angkanya luar biasa besar,”tuturnya.

Selain itu apresiasi lainnya, lanjut Yusuf, (Karya Tulis Ilmiah-red) diwajibkan bagi syarat kenaikan pangkat, naik jenjang jafung harus ada nilai yang diperoleh dari karya tulis ilmiah, tadi. ini fokus pemerintah kepada karya ilmiah, sehingga memberikan peluang yang besar agar pemangku jafung tertarik untuk lebih banyak menulis dan menulis.

“Kenapa pemerintah demikian, karena kita sadar ada banyak kebijakan-kebijakan pemerintah sejauh ini kurang didasari suatu kajian-kajian, penelitian yang memadai, sesuai dengan kaedah penelitian tsb. Ada yang mengambil keputusan pake feeling saja, berdasarkan intuisi, perasaan dsb.  ketika ditanya knp begini knp begitu?, akhirnya sulit untuk memberikan argumentasi yang bisa diterima akal sehat, tentu dari waktu ke waktu harus diperbaiki model pengambilan keputusan di republik indonesia ini,, baik di pusat maupun daerah,”jelasnya.

Selain para ASN saat ini istilahnya berperan sebagai buzzer (pembisik),  ada influencer (pemberi pengaruh) yang punya peran penting dalam memberikan pertimbangan dan masukan kepada pimpinan sehingga semua aspek itu harus sangat kompherensif, dianalisis, dirangkum.

“Itulah yang akan menjadi bahan masukan-masukan kepada pimpinan masing-masing, supaya pimpinan bisa secara jernih mengambil keputusan betul- betul berdasarkan evidence yang memadai sehingga tidak ada berdasarkan kepentingan suatu golongan,”pungkas Yusuf.

(Keterangan gambar : Peserta Bimtek di lingkup BKD Provinsi Kaltim)

Acara yang diselenggarakan secara virtual ini diikuti ratusan peserta dari instansi pusat maupun daerah se Indonesia, termasuk ikut menghadiri pejabat BKD Prov Kaltim terdiri dari yakni Pejabat Administrator, pejabat pengawas dan staf terkait.

Bertindak sebagai narasumber dari lingkup Instansi Pemerintah yakni dari Kemensetneg dan LIPI, sementara dari kalangan akademisi meliputi Pakar/Dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) I Made Andi Arsana dan Pakar/Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Bevaola Kumalasari. (Dinfobkdkaltim/Nick)